JAKARTA - Keberhasilan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sangat bergantung pada kemampuan menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa belanja negara yang besar hanya bisa didukung jika penerimaan negara kuat. Kredibilitas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi kunci utama agar kepercayaan publik tetap terjaga.
Menurut Purbaya, tantangan APBN tahun ini amat signifikan karena belanja negara meningkat dibandingkan realisasi sebelumnya.
Penerimaan negara yang kuat akan menjadi penopang agar seluruh program dan kegiatan pemerintahan berjalan lancar. Kekuatan fiskal bukan sekadar angka, tetapi juga mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan.
Masyarakat yang percaya pada sistem perpajakan akan mendukung target penerimaan negara. Tanpa kepercayaan itu, potensi kebocoran dan penyimpangan akan meningkat. Karena itu, menjaga kredibilitas DJP bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi seluruh institusi.
Konsolidasi Internal untuk Capai Target Penerimaan
Dalam rangka mengamankan target penerimaan, Purbaya meminta jajaran yang baru dilantik melakukan konsolidasi internal. Langkah ini mencakup koordinasi cepat dan penetapan strategi yang jelas di setiap unit kerja. Konsolidasi menjadi fondasi untuk memastikan organisasi bergerak serempak demi mencapai target negara.
Koordinasi ini melibatkan seluruh pegawai di lingkungan DJP Jakarta Utara agar perencanaan dan pelaksanaan penerimaan sejalan. Setiap langkah strategis harus dipastikan efektif dan terukur. Dengan organisasi yang solid, target penerimaan dapat dicapai tanpa menimbulkan masalah integritas.
Konsolidasi juga menekankan pentingnya komunikasi antarunit dan pimpinan. Informasi yang tersalur dengan baik mencegah kesalahan dalam pengelolaan penerimaan pajak. Hasilnya, operasi perpajakan lebih efisien dan transparan di mata publik.
Integritas dan Pencegahan Penyimpangan
Purbaya menekankan bahwa integritas pegawai menjadi fondasi keberhasilan APBN 2026. Ia menjelaskan tiga faktor penyimpangan yang dikenal sebagai fraud triangle: tekanan, kesempatan, dan pembenaran.
Tekanan bisa muncul dari lingkungan atau gaya hidup yang tinggi, sementara kesempatan muncul bila pengawasan longgar dan SOP tidak dijalankan.
Pembenaran menjadi risiko paling berbahaya karena pegawai mungkin menutupi penyimpangan dengan alasan pribadi atau agama. Satu pegawai yang menyimpang bisa merusak citra seluruh institusi dan menurunkan kepercayaan publik. Karena itu, pimpinan wajib mengenal anak buahnya dan melakukan pengawasan ketat setiap saat.
Langkah pengawasan ini termasuk pemberian sanksi tegas bagi pelanggaran. Sanksi dapat berupa mutasi ke wilayah terpencil hingga pemberhentian sesuai tingkat pelanggaran. Strategi ini memastikan integritas dijaga tanpa kompromi.
Dukungan Pemerintah dan Kesiapan Pegawai
Purbaya menegaskan pegawai pajak mendapat dukungan penuh dari pemerintah, termasuk presiden. Dukungan ini memberi keyakinan bahwa setiap pegawai dapat bekerja tanpa rasa takut. Hal ini penting untuk membangun motivasi dan semangat kerja dalam mencapai target penerimaan negara.
Selain dukungan, pegawai diharapkan proaktif dalam memitigasi risiko penyimpangan. Kesiapan mental dan profesionalisme menjadi kunci agar pekerjaan berjalan lancar. Pemerintah juga memastikan sumber daya dan fasilitas pendukung tersedia agar pegawai mampu bekerja optimal.
Dukungan ini juga menjadi sinyal bahwa pemerintah menempatkan kepercayaan publik sebagai prioritas. Dengan pegawai yang solid dan mendapat backing pemerintah, upaya menjaga integritas dan penerimaan pajak menjadi lebih realistis. Hal ini memperkuat fondasi APBN sebagai penopang pembangunan nasional.
APBN sebagai Pilar Keutuhan Negara
Purbaya menekankan bahwa APBN bukan sekadar urusan fiskal, tetapi juga terkait keutuhan negara. Kondisi fiskal yang baik memperkuat kepercayaan masyarakat dan menjaga stabilitas nasional. Sebaliknya, ketidakteraturan fiskal dapat merusak kepercayaan dan berpotensi memengaruhi keutuhan NKRI.
Setiap pegawai yang menjalankan tugas dengan integritas turut berkontribusi terhadap kepercayaan publik. Target penerimaan negara bukan hanya angka, tetapi cerminan ketangguhan institusi. Dengan pengelolaan fiskal yang transparan dan kredibel, APBN 2026 dapat menjadi pilar pembangunan dan stabilitas nasional.
Menjaga APBN berarti menjaga masa depan negara dan kesejahteraan rakyat. Penerimaan pajak yang kuat memberi ruang untuk membiayai program pembangunan, infrastruktur, hingga pelayanan publik. Oleh karena itu, seluruh pegawai DJP diimbau bekerja dengan profesional, jujur, dan bertanggung jawab demi keberhasilan APBN 2026.