JAKARTA - Reformasi Polri saat ini menjadi perhatian utama pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme aparat.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pembenahan ini fokus pada aspek internal dan penyesuaian undang-undang. Proses reformasi melibatkan rapat-rapat pleno Komite Reformasi Kepolisian yang tengah membahas langkah-langkah strategis.
Komite telah menerima paparan dari Komisi Reformasi Internal Polri yang dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Paparan ini menekankan pembenahan administratif, kepangkatan, karier, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pendekatan hukum dalam pelaksanaan tugas kepolisian menjadi salah satu fokus utama reformasi.
Selain aspek administratif, reformasi Polri juga terkait penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. Penyesuaian ini menuntut Polri untuk menyesuaikan prosedur dan tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Hal ini diharapkan meningkatkan kualitas layanan kepolisian bagi masyarakat secara keseluruhan.
Target Laporan dan Rekomendasi Kepada Presiden
Draf laporan reformasi Polri ditargetkan rampung pada akhir bulan ini. Komite Percepatan Reformasi Polri secara intensif merumuskan pokok-pokok persoalan strategis yang akan disampaikan kepada Presiden.
Laporan tersebut berbentuk rekomendasi dengan beberapa alternatif kebijakan yang dapat dipilih oleh Presiden sesuai kebutuhan.
Rekomendasi ini mencakup berbagai opsi kebijakan yang bisa diambil. Presiden memiliki kebebasan untuk memilih atau menambahkan pandangan lain berdasarkan masukan dari Komite. Langkah ini bertujuan memastikan keputusan yang diambil efektif dan sesuai dengan kebutuhan organisasi Polri.
Selain itu, laporan ini akan menjadi dasar bagi langkah selanjutnya terkait revisi Undang-Undang Kepolisian.
Proses perumusan rancangan perubahan undang-undang harus dilakukan setelah laporan disampaikan. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menekankan pengaturan jabatan sipil anggota Polri melalui undang-undang.
Pembahasan Internal Komite Reformasi
Isu-isu internal seperti mekanisme promosi, mutasi, rekrutmen, pendidikan, dan kepangkatan menjadi bagian dari pembahasan internal komite.
Namun, Yusril menegaskan, aspek teknis ini tidak seluruhnya dimuat dalam laporan kepada Presiden. Hal tersebut tetap menjadi ranah internal kepolisian untuk memastikan prosedur tetap berjalan sesuai aturan organisasi.
Berbagai gagasan terkait struktur kelembagaan Polri juga muncul dalam pembahasan internal. Sebagian pihak mengusulkan struktur saat ini tetap dipertahankan, sementara gagasan lain menyarankan adanya kementerian yang menaungi Polri, mirip Kementerian Pertahanan.
Semua gagasan ini masih berupa alternatif dan belum menjadi keputusan final, menunggu rekomendasi resmi dari Komite.
Komite bertugas menyampaikan opsi terbaik untuk pertimbangan Presiden. Keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden dan DPR, karena struktur, tugas, dan pertanggungjawaban Polri diatur oleh undang-undang. Pendekatan ini diharapkan menjaga keseimbangan antara reformasi internal dan kepastian hukum.
Revisi Undang-Undang Kepolisian
Revisi Undang-Undang Kepolisian menjadi bagian penting dari reformasi yang sedang berlangsung. Langkah ini menjadi keniscayaan setelah putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan pengaturan jabatan sipil anggota Polri harus melalui undang-undang.
Perubahan undang-undang diharapkan memberikan dasar hukum yang lebih jelas bagi penempatan anggota Polri di jabatan sipil.
Proses revisi akan memperhatikan berbagai masukan dari komite, termasuk pandangan terkait tugas dan fungsi Polri. Dengan begitu, pembenahan internal dan revisi undang-undang berjalan beriringan. Pendekatan ini memastikan Polri tetap profesional dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya kepada masyarakat.
Revisi ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepolisian. Semua keputusan diharapkan mendukung pelayanan publik yang lebih efektif dan perlindungan hukum bagi masyarakat.
Tujuan akhirnya adalah terciptanya Polri yang profesional, berintegritas, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum modern.
Langkah Strategis Menuju Polri Profesional
Pembahasan intensif oleh komite menjadi fondasi penting untuk reformasi Polri. Rapat pleno dan paparan internal bertujuan merumuskan langkah strategis yang jelas. Dengan rekomendasi yang tepat, Presiden dapat mengambil keputusan yang mendukung efektivitas organisasi kepolisian.
Fokus reformasi meliputi pembenahan administratif, kepangkatan, karier, layanan publik, dan penyesuaian dengan KUHAP baru. Proses ini bertujuan memastikan Polri bekerja profesional dan akuntabel. Langkah strategis ini diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Langkah selanjutnya mencakup revisi undang-undang dan evaluasi internal secara berkelanjutan. Komite akan terus mengawal implementasi agar rekomendasi diterapkan dengan tepat. Reformasi ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menciptakan Polri yang modern, profesional, dan melayani masyarakat secara optimal.
